SUMBER PENDAPATAN NEGARA: Tinjauan Menurut Hukum Islam

SUMBER PENDAPATAN NEGARA: Tinjauan Menurut Hukum Islam

Sumber Pendapatan Negara – Seperti di dalam fiqh siya>sah dustu>riyah dan fiqh siya>sah dauliyah, di dalam fiqh siya>sah ma>liyah pun pengaturannya diorientaskan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam siya>sah ma>liyah ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, pemerintah atau kekuasaan.

Di kalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang-orang kaya dan miskin. Di dalam siya>yah ma>liyah dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.

Oleh karena itu, di dalam fiqh siya>sah orang-orang kaya disentuh hatinya untuk bersikap dermawan, dan orang-orang miskin diharapkan bersikap selalu sabar (ulet), berusaha, dan berdoa mengharap karunia Allah. Kemudian, sebagai wujud dari kebijakan, diatur di dalam bentuk zakat, dan infak, sedekah, dan penetapan ulil amri yang tidak bertentangan dengan nash syariah, seperti bea cukai (usyur) dan kharaj  yang selebihnya akan dijelaskan dalam pembahasan makalah ini.

 

Pengertian Fiqh Ma>liyah (Sumber Pendapatan Negara)

Sumber Pendapatan NegaraSecara etimologi siyasah maliyah ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi siyasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.

Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya; yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.

 

Dasar-Dasar Fiqh Siya>sah Maliyah

Dasar-Dasar Fiqih Siyasah Maliyah, di antaranya sebagai berikut:

1. Beberapa prinsip tentang harta, antara lain;

  1. Masyarakat tidak boleh menggangu dan melarang pemilikan manfaat selama tidak merugikan orang lain atau masyarakat itu sendiri;
  2. Karena pemilikan manfaat berhubungan dengan hartanya, maka boleh bagi pemilik memindahkan hak miliknya kepada pihak lain, misalnya dengan jalan menjualnya, mewasiatkannya, menghibahkannya, dan sebagainya;
  3. Pada pokoknya pemilikan mamfaat itu kekal tidak terikat oleh waktu.

2. Landasan keadilan sosial di dalam Islam:

  1. Kebebasan rohaniah yang mutlak, yakni kebebasan rohaniah yang didasarkan kepada kebebasan rohaniah manusia dari tidak beribadah kecuali kepada Allah, tidak ada yang kuasa kecuali daripada Allah.
  2. Persamaan kemanusiaan yang sempurna, yakni prinsip-prinsip persamaan di dalam Islam yang di dasarkan kepada kesatuan jenis manusia di dalam kejadiannya dan di dalam tempat kembalinya, di dalam kehidupannya, di dalam matinya, di dalam hak dan kewajibannya di hadapan undang-undang, di hadapan Allah, di dunia dan di akhirat.
  3. Tanggung jawab sosial yang kokoh di antaranya meliputi:
  • Tanggung jawab terhadap diri sendiri;
  • Tanggung jawab terhadap keluarganya;
  • Tanggung jawab individu terhadap masyarakat dan sebaliknya.

3. Hak milik

Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta yang dihasilkan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum syara’. Hanya Islam memberikan batasan-batasan tentang hak milik perseorangan ini agar manusia mendapat kemaslahatan dalam pengembangan harta dalam menafkahkan dan dalam perputarannya.

  1. Bahwa hakikatnya harta itu adalah milik Allah;
  2. Harta kekayaan jangan sampai hanya ada/dimiliki oleh segolongan kecil masyarakat;
  3. Ada barang-barang yang untuk kepentingan masyarakat seluruhnya, seperti jalan-jalan, irigasi, tempat-tempat peribadatan.

 

Sumber Pendapatan Negara

Sumber Pendapatan NegaraSumber pendapatan negara, menurut abu Yusuf, seperti dikutip T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, meliputi mawa>rid al-dawlah  yang telah ditetapkan syara’, yaitu ghanimah, sedekah dan kharaj. Beberapa istilah yang digunakan Abu Yusuf  tentang sumber keuangan negara yang sebagian besar tetap terpakai dalam tatanan perundangan negara Islam hingga saat ini adalah zakat, ghanimah, al-fai’, jizyah, ‘usyr al-tijarah dan pajak serta sumber-sumber lainnya.

Zakat

Zakat  adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat adalah termasuk dari rukun Islam yang ke empat. Adapun kewajiban untuk membayar zakat dilandasi oleh dalil al-Quran surat al-Baqarah ayat 43:

  1. Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku'[44].

Penegasan kewajiban zakat ini didukung pula oleh ijma’ ulama yang menetapkannya sebagai bagian dari rukun Islam. Karena itu, Abu Bakar bersikukuh memerangi orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat setelah ia diangkat menjadi khalifah.

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya meliputi binatang ternak, emas dan perak, makanan pokok dan buah-buahan, hasil perniagaan dan harta rikaz (harta terpendam). Bentuk-bentuk harta ini pun tidaklah terbatas dan dapat berkembang sesuai dengan situasi serta kondisi masyarakat yang bersangkutan. Dalam perkembangan modern sekarang, umpamanya, zakat profesi merupakan salah satu contoh dari pengembangan harta yang wajib dizakati.

Dari penjelasan di atas, zakat bukan hanya sekedar berfungsi untuk membebaskan wajib zakat (muzakki), melainkan juga memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan yang mendalam. Zakat berupaya membantu mereka yang lemah ekonominya. Karena itu, pelaksanaan zakat tidak cukup hanya diserahkan kepada kesadaran para wajib zakat. Pemerintah dapat meminta secara langsung, bahkan memaksa, wajib zakat untuk membayar zakatnya. Menurut Ibn Hazm al-Andalusi, tokoh Mazhab Zhahiri, berpendapat bahwab pemerintah berhak menggunakan kekuasaannya untuk memaksa orang kaya. Bahkan pemerintah pun berhak menuntut hak-hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya selain zakat tersebut.

Selanjutnya, harta zakat yang dikumpulkan pemerintah melalui lembaga ‘amil didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, meliputi fakir, miskin, amil zakat, mu’allaf, orang-orang yang berutang, budak, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Pendistribusian zakat terhadap mereka yang tergolong as}naf delapan tersebut dapat disesuaikan dengan perkembangan masa dan tempat.

 

Kharaj

Kharaj adalah tanah orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslimin atau Negara Islam baik dengan peperangan (‘unwah) ataupun tanpa peperangan (sulh). Secara sederhana kharaj berarti pajak tanah.

Dalam pelaksanaannya, kharaj dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kharaj muqasimah dan kharaj wadzifah. Yang pertama dikenakan secara proposional (muqasimah), artinya dikenakan sebagai bagian total dari hasil produksi pertanian, misalnya seperempat, seperlima, dan sebagainya. Yang kedua, berupa pajak tetap atas tanah (wadzifah) dikarenakan adanya manfaat tanah tersebut yang dilakukan setahun sekali. Dengan kata lain, kharaj proporsional adalah tidak tetap tergantung pada hasil dan harga setiap jenis hasil pertanian. Sedangkan kharaj tetap dikenakan pada setahun sekali.

Tanah yang diperoleh oleh kaum muslimin dari orang-orang kafir dalam peperangan disepakati tidak dibagi-bagikan akan tetapi diserahkan kepada pemerintah untuk mengelolanya. Untuk menindaklanjutinya, ‘Umar mengambil langkah untuk menertibkan pengelolaan tanah. Setelah bermusyawarah dengan para Sahabat, akhirnya ‘Umar memutuskan untuk mengirim Utsman bin Hunayf dan Hudhaifah bin al-Yaman, dua ahli pertanahan, untuk mengukur, mengklasifikasikan dan membatasi tanah-tanah taklukan tersebut. Dalam waktu yang singkat keduanya menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan cepat, tepat dan cermat. Diriwayatkan oleh Abu ‘Ubayd dari Sha’bi bahwa setelah Uthman bin Hunaif mengukur tanah taklukan di Sawad didapatkan data luasnya 36.000.000 (tiga puluh enam juta) Jarib (satuan ukur).

Dalam menetapkan tarif kharaj, ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhinya:

  1. Jenis dan mutu tanah dalam menghasilkan panen,
  2. Jenis tanaman yang dihasilkan dan
  3. Biaya produksi dan system irigasi yang dipakai.

 

Jizyah

Jizyah adalah kewajiban yang harus dibayar non-muslim (orang-orang Kristen dan Yahudi, kemudian berkembang menjadi orang non-muslim lainnya termasuk Majusi, penyembah berhala, api dan batu, serta kaum atheis) yang ada di Negara Islam kepada pemerintah Negara Islam sebagai imbalan untuk jaminan perlindungan atas hidup dan properti, kebebasan menjalani agama dan pembebasan dari dinas militer.

Dasar kewajiban jizyah

  1. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah[638] dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.(al-Tawbah: 29)

[638] Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbangan bagi keamanan diri mereka.

Persamaan antara jizyah dan kharaj:

  1. Dua-duanya diambil dari orang selain Islam.
  2. Keduanya termasuk pada harta fay’ dan diberikan pada ahlul fay’
  3. Diwajibkan dengan komulasi satu tahun /haul dan tidak boleh kurang dari satu tahun (kecuali kharaj muqasimah)

Perbedaan antara jizyah dan kharaj:

  1. Jizyah ditetapkan dengan al qur’an, sedangkan kharaj ditetapkan dengan ijtihad
  2. Jizyah merupakan iuran negara/pajak atas kepala, sedangkan kharaj merupakan kewajiban membayar atas tanah.
  3. Jizyah gugur bila seseorang masuk islam, sedangkan menurut sebagian ulama’ kharaj tidak bisa digugurkan meskipun sudah masuk islam.

Pembayaran jizyah sekali dalam setahun dalam jumlah yang fariatif. Pada masa pemerintahan ‘Umar, tarif jizyah juga variatif. Dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Ishaq dari Harithah bin al-Mudarrib dijelaskan bahwa ‘Umar mengklasifikasikan tarif jizyah menjadi tiga tingkatan:

a) 48 Dirham untuk golongan kaya,

b) golongan menengah 24 Dirham, dan

c) golongan terendah 12 Dirham.

 

Tarif Jizyah

Tarif jizyah ini dikenakan ‘Umar terhadap non-muslim di Irak. Di antara kebijakan ‘Umar dalam penarikan jizyah adalah ‘Umar mengenakan jizyah kepada orang Majusi Faris. Dalam riwayat lain dari Ja’far bin Muhammad dari bapaknya, ‘Umar berkata, “Saya tidak tahu, apa yang harus saya perbuat dengan orang Majusi, mereka bukan Ahl Kitab!” Kemudian Abdurrahman bin ‘Auf berkata, “Saya mendengar Rasulullah bersabda, “Perlakukanlah mereka seperti Ahl Kitab.” Berkenaan dengan harta non-muslim yang bersumber dari babi dan minuman keras yang digunakan untuk membayar jizyah, ‘Umar mengambil kebijakan: bila yang menjualnya ahl dhimmah kemudian hasilnya digunakan membayar jizyah, ‘Umar membolehkannya, namun bila para petugas yang mengambil babi atau minuman keras tersebut lalu dijualnya untuk menutupi kewajiban jizyah mereka, ‘Umar tidak membolehkannya. ‘Umar juga pernah menunda dan meringankan jizyah sampai tiba kenaikan harga dan masa panen, lalu dikumpulkan agar memudahkan pembayaran.

Kemudian para fuqaha’ berbeda pendapat mengenai jumlah jizyah. Abu hanifah membagi orang-orang yang terkena wajib jizyah ke dalam tiga kelompok:

  1. Orang-orang yang kaya. Jizyah yang harus dipungut dari mereka adalah empat puluh dirham.
  2. Orang-orang menengah. Jizyah yang harus dipungut dari mereka adalah dua puluh empat dirham.
  3. Orang-orang faqir. Jizyah yang harus dipungut dari mereka adalah dua belas dirham.

Imam malik berkata “jumlah minimal dan maksimal jizyah tidak ditentukan, karena hal tersebut diserahkan kepada ijtihad pihak yang berwenang”.

Dan menurut imam syafi’i jumlah minimal jizyah adalah adalah satu dinar, dan tidak boleh kurang dari satu dinar. Dan jumlah maksimal tidak bisa ditentukan dalam hal ini dikembalikan pada ijtihad.

 

Syarat Jizyah

dua syarat yang diberikan kepada non muslim dalam masalah jizyah, yaitu syarat wajib dan sunnah. Syarat atau ketentuan yang sifatnya wajib itu ada enam, yaitu:

  • Mereka tidak boleh menyebut Kitabullah (al-qur’an) dengan tujuan melecehkan atau mengubahnya.
  • Mereka tidak boleh menyebut Rasulullah dengan tujuan mendustakan atau
  • Mereka tidak boleh menyebut agama Islam dengan tujuan menghinanya atau mengejek dan merendahkannya.
  • Mereka tidak boleh menuduh wanita muslimah berzina tanpa disertai saksi-saksi dan bukti-bukti yang kuat.
  • Mereka tidak boleh menyiksa orang muslim karena agamanya, mengambil hartanya dan menggangu agamanya.
  • Mereka tidak boleh membantu negara kafir dan berkoalisi dengan orang-orang kaya mereka.

Adapun syarat atau ketentuan yang sifatnya sunah yaitu:

  1. Mereka tidak boleh mengubah identitas mereka dengan memakai pakaian ghiyar (pakaian khusus oftmg kafir dzimmi) dan mengenakan ikat pinggang.
  2. Mereka tidak boleh meninggikan bangunannya di atas bangunan kaum muslimin karena kesombongannya
  3. Mereka tidak boleh mendengarkan suara-suara ritual mereka bunyi bacaan kitab mereka. Dan ucapan mereka tentang uzair atau al-masih isa bin maryam.
  4. Mereka harus merahasiakan orang meninggal mereka dan tidak meratapinya dengan keras-keras.
  5. Mereka tidak boleh meminum minuman keras secara terbuka di depan kaum muslimin dan tidak boleh memperlihatkan salib drur babi mereka kepada kaum muslimin.
  6. Mereka dilarang mengendarai kuda, manun merka tidak dilarang mengendarai bighal (peranakan kuda dengan keledai), dan keledai.

 

Ghanimah

Ghanimah adalah harta yang diperoleh kaum muslimin dari orang-orang kafir dalam pertempuran. Harta ini bisa berupa harta bergerak dan harta tak bergerak seperti tanah. Pada masa Rasulullah dan Abu Bakar tanah tersebut termasuk ghanimah sebagaimana yang terjadi atas tanah Yahudi Bani Nadhir, setelah mereka diperangi karena membatalkan perjanjian sesaat setelah Perang Uhud reda. Namun pada masa pemerintahan ‘Umar bin al-Khattab, tanah tersebut dikeluarkan dari kategori ghanimah menjadi fay’ dan dibiarkannya dikuasai para pemilik sebelumnya dengan membayar kharaj kepada negara seperti yang dilakukan ‘Umar atas tanah Sawad (Irak).

Harta ghanimah (jamak: ghana’im) adalah harta yang diperoleh umat islam melalui jalan peperangan. Islam membolehkan umatnya mengambil harta musuh yang kalatr dalam peperangan. Dalam sejarah Islam, perang yang pertarna kali terjadi adalah perang Badar yaitu pada tanggal 17 Ramadhan tahun kedua hijriah. Dalam perang ini umat Islam berhasil rnengalahkan kaum kafir Quraisy serta mengambil harta benda dan menawan mereka. Adapun landasan normatif dari ghanimah adalah al-Qur’an surat al-Anfal ayat 1 dan41:

Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: “Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul[593], oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.”

[593] Maksudnya: pembagian harta rampasan itu menurut ketentuan Allah dan RasulNya.

  1. Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang[613], Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil[614], jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa[615] yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan[616], Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ghanimah itu meliputi tawanan perang, sandera, lahan tanah dan harta.

a). Tawanan Perang

Tawanan perang adalah orang laki-laki kafir yang terlibat perang kemudian kaum muslimin berhasil menangkap mereka hidup-hidup. Terhadap tawanan perang,

Seorang pemimpin dapat memilih beberapa kemungkinan, yaitu:

1) Membunuh mereka

2) Menjadikan mereka sebagai budak

3) Mereka ditebus dengan uang atau dengan pertukaran tawanan

4) Membebaskan mereka

Seorang pemimpin harus memperhatikan kondisi tawanan sebelum ia mengambil beberapa opsi tersebut di atas. Jika diantaranya tawanan tersebut terdapat orang yang kuat, sangat kejam dan upaya mengajaknya masuk Islam mengalami jalan buntu dan jika ia dibunuh bisa melemahkan kelompoknya maka seorang pemimpin bisa membunuhnya.

Jika pemimpin melihat seorang dari mereka mempunyai kemampuan ilmu pengetahuan yang baik dan ia diyakini tidak akan berkhianat maka ia dapat dijadikan sebagai budak untuk membantu kaum muslimin, misalnya untuk melatih pasukan islam, untuk mengajarkan ilmu yang dirnilikinya kepada kaum muslimin dan lain sebagainya.

Jika dilihat salah seorang dari tawanan dapat diharapkan masuk Islam atau ditaati kaumnya dan dengan pernbebasannya, tawanan tersebut dapat masuk Islam atau kaumnya dapat takluk maka seorang pemimpin dapat membebaskan tawanan tersebut.

Jika dilihat salah seorang tawanan tersebut adalah orang yang mempunyai banyak uang sedang kaum muslirnin sedang dalam keadaan kesulitan ekonomi maka pemimpin dapat meminta tawanan tersebut ditebus dengan uang dan menjadikan uang tersebut sebagai perbekalan umat Islam.

b). Sandera

Sandera adalah tawanan yang bukan berasal dari tentara” seperti wanita dan anak-anak dan sandera ini dapat ditebus dengan uang dan uang tebusan mereka menjadi ghonimah.

c). Harta dan Lahan yang Dikuasai

Harta dan lahan yang berhasil dapat dikuasai dapat dijadikan ghanimah bagi umat Islam. Mengenai proses pemanfaatan lahan dan harta tersebut, seorang pemimpin dapat mengambil kebijakan dengan cara langsung digarap oleh kaum muslimin atau oleh penduduk yang dikuasainya dengan syarat-syarat tertentu, seperti yang dilakukan oleh rasulullah pada penduduk Khaibar. Termasuk kedalarn harta ghanimah adalah apa yang ada pada korban seperti pakaian, senjata kendaraan dan lain sebagainya.

 

Fay’

Sumber Pendapatan NegaraDalam kitab al-Amwal, Abu ‘Ubayd mengatakan bahwa yang dimaksud fay’ oleh ‘Umar adalah semua penerimaan (pendapatan) Negara selain ghanimah (khums) dan sadaqah (zakat) baik jizyah yang dikenakan terhadap diri ahl dhimmah sebagai imbalan jaminan perlindungan dan keamanan, tanah kharaj yang diperoleh dengan peperangan atau tanpa peperangan, maupun ‘ushur (cukai) yang dikenakan kepada barang dagangan ahl dhimmah dan penduduk Dar al-Harb yang melewati batas Negara Islam. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kharaj, pajak kepala (jizyah), dan bea cukai (‘ushur) yang dikenakan terhadap para pedagang non-muslim adalah merupakan bagian atau jenis dari fay’.

Fay’ adalah semua harta yang di dapatkan kaum muslimin dari orang-orang musyrik dengan suka rela tanpa melalui peperangan. Dari pengertian diatas tampak bahwa fay’ dan ghanimah memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah bahwa keduanya didapat dari kaum musyrik atau kafir, sedangkan perbedaannya adalah kalau fay’ diambil secara suka rela tapi kalau ghanimah diambil secara paksa.

Dasar Hukum fay’

  1. Dan apa saja harta rampasan (fay’)[1465] yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) mereka, Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada RasulNya terhadap apa saja yang dikehendakiNya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (al-Hasyr ayat 6)

[1465] Fay’ ialah harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa terjadinya pertempuran. Pembagiannya berlainan dengan pembagian ghanimah. ghanimah harta rampasan yang diperoleh dari musuh setelah terjadi pertempuran. pembagian Fay’-i sebagai yang tersebut pada ayat 7. sedang pembagian ghanimah tersebut pada ayat 41 Al Anfal dan yang dimaksud dengan rampasan perang (ghanimah) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinama fa’i. pembagian dalam ayat ini berhubungan dengan ghanimah saja. Fa’i dibahas dalam surat al-Hasyr.Maksudnya: seperlima dari ghanimah itu dibagikan kepada: a. Allah dan RasulNya. b. Kerabat Rasul (Banu Hasyim dan Muthalib). c. anak yatim. d. fakir miskin. e. Ibnussabil. sedang empat-perlima dari ghanimah itu dibagikan kepada yang ikut bertempur.

Fay’ tidak boleh didistribusikan kepada penerima zakat, atau harta zakat tidak boleh didistribusikan kepada penerima fay’. Masing-masing dari keduanya mendapatkan bagiannya dari sumbernya msing-masing.

 

Unsyur al-Tijariah (Bea Cukai Barang Import)

Bea cukai barang import mulai dikenal atas keputusan khalifah Umar bin Khathab setelah musyawarah dengan sahabat-sahabatnya yang menjadi anggota dewan syuronya. Keputusan Umar ini bertitik tolak dari datangnya surat dari gubernur Bashrah Abu Musa al Asy’ari yang menyatakan bahwa saudagar-saudagar muslim yang membawa barang dagangannya ke negara-negara yang tidak termasuk wilayah Islam dipungut bea masuk oleh pemerintah setempat sebesar 10 %.  Dengan demikian, dasar dari bea import ini adalah ijtihad, diriwayatkan dari Muhammad dari Ziyad:

Umar bin Khatab telah menugaskan memungut Usyur dan memberikan keputusan bagiku, yaitu untuk mengambil dari orang-orang muslim-dimana mereka berbeda pendapat tentang Usyur tadi-untuk perdagangan mereka diambil seperempet puluh, yaitu perdagangan ahli dzimi, seperduapuluh dan untuk ahli harbi sepersepuluh.

Hukum-hukum yang mengenai masalah ini berdasarkan kepada tiga prinsip:

  1. Usyur ini dapat dipandang zakat atau bediri di tempat zakat. Karena itu para ulama mensyaratkan nishab dari harta yang dapat berkembang yang lebih dari keperluan perdagangan dan telah bebas dari utang.
  2. Prinsip memberi perlindungan, oleh karena itu ulama berkata, “kalau para penguasa tidak mampu memberi perlindungan lagi maka tidak boleh mengambil Usyur ini”.
  3. Prinsip keseimbangan/balasan dalam mu’amalah sebagimana dilakukan orang non-muslim terhadap kita, seperti kata Umar bin Khathab:

Jadi kita tidak mengambil bea import, apabila mereka tidak mengambilnya dari pedagang-pedagang muslim.

Dari uraian yang singkat ini jelas bahwa tentang bea import dan sudah barang tentu juga eksport adalah aturan siyasah syar’iyah yang diserahkan kepada kebijakan pemerintah demi untuk kemaslahatan umat. Minimal daerah daerah Islam harus ada kesatuan pendapat dalam hal ini.

 

Sumber-Sumber Lainnya;

  • Harta Peninggalan dari Orang yang Tidak Meninggalkan Ali Waris

Peninggalan orang yang tidak mempunyai ahli waris baik ashabul furudh, ashabah, dan dzawil arham, maka masuk ke baitul maal. Harta tersebut di masukkan ke baitul maal untuk digunakan dalam kemaslahatan umum.

  • Kaffarat

Di samping warisan di atas, sumber keuangan negara juga dapat diperoleh dari kaffarat, yaitu denda yang dibayarkan karena melakukan suatu kesalahan/dosa. Dalam al-Quran ada tiga bentuk kaffarat ini, yaitu kaffarat zhihar, kaffarat pembunuhan dan kaffarat sumpah.

  • Dam atau Hadyah

Dan atau hadyah adalah penyembelihan hewan ternak oleh jama’ah haji di tanah haram, Mekkah, karena melakukan kesalahan atau kekurangan dalam ibadah hajinya. Dan atau hadyah ini dibedakan kepada jama’ah haji yang;

  1. Melakukan haji qiran dan tamattu’;
  2. Ketinggalan salah satu wajib haji seperti berada di muzdalifah;
  3. Melakukan larangan-larangan ihram seperti melakukan jimak atau memakai harum-haruman;
  4. Melakukan pelanggaran di tanah haram seperti berburu.
  • Harta Wakaf

Definisi wakaf apabila dilihat dari kitab-kitab fikih maka akan menemukan perbedaan antara para ulama fikih. Akan tetapi, dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ulama dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip wakaf itu adalah:

  1. Wakaf jelas suatu tindakan hukum dari seseorang manusia atau badan hkum, dalam rangka ibadah kepada allah. Jad, tujuan utama wakaf semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah swt.
  2. Benda wakaf harus tetap kekal apabila diambil manfaatnya.
  3. Hak milik dari benda wakaf berpindah dari si wakif kepada hak Allah oleh karena itu sifatnya abadi
  4. Benda wakaf dimanfaatkan untuk kebaikan.

Dari prinsip-prinsip tersebut maka wakaf dapat didefinisikan sebagai berikut : wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum dalam rangka beribada kepada allah dengan memisahkan kekayaan yang berupa benda yang kekal dzatnya apabila diambil manfaatnya serta melembagakannya untuk selama-lamanya untuk digunakan di jalan kebaikan.

Dasar hukum wakaf

kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (al imran : 92)

Sedangkan dalam hadits Nabi :

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

“ dari Abu Hurairah ra berkata : telah bersabda Rasulullah saw berkata : telah bersabda Rasulullah saw : apabila seseorang manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya, kecuali tiga (1) shadaqoh jariah, (2) ilmu yang bermanfaat, (3) atau anak yang shaleh yang mendo’akan kepadanya” (HR Muslim)

Unsur wakaf

  1. Wakif, yaitu orang atau orang-orang atau badan hukum yang mewakafkan barang-barangnya.
  2. Ikrar, adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan sesuatu benda miliknya.
  3. Mauquf atau benda yang diwakafkan. Syarat yang penting untuk mauquf ini antara lain benda itu kekal dzatnya apabila diambil manfaatnya.
  4. Nadhir atau Mutawalli atau Qoyyim, adalah orang atau kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas memelihara dan mengurus benda wakaf.

 

Penetapan Ulil Amri yang Tidak Bertentangan dengan Nash Syara’.

Kaidah-kaidah hukum Islam mengisyaratkan bahwa Ulil Amri dibenarkan membuat undang-undang dan mewajibkan rakyat untuk menyerahkan sejumlah uang/harta yang telah ditentukan, apabila penghasilan-penghasilan tersebut di atas tidak dapat mencukupi untuk pembelanjaan jaminan sosial dan apabila baitul mal tidak cukup persediaan untuk memenuhi keperluan itu menurut semestinya.

Ditinjau dari segi waktu, pengambilan penghasilan-penghasilan tersebut di atas dapat dibagi dua:

  1. Al mawarid al dauriyah, yaitu penghasilan-penghasilan yang dipungut pada masa-masa tertentu dalam tiap-tipa tahun seprti zakat, kharaj, dan jizyah.
  2. Al mawarid ghairu al dauriyah, yaitu penghasilan-penghasilan yang tidak tertentu masa pemungutannya, seperti bea cukai, fai, luqathah, dan lain sebagainya.

Setiap kebijakan pemerintah harus mementingkan kesejahteraan masyarakat dan untuk kemaslahatan bersama. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa:

  1. Para fakir dan miskin adalah orang-orang yang paling pertama harus mendapat perhatian di dalam pengeluaran dan penggunaan harta.
  2. Pajak dibebankan sesuai dengan kemampuan si wajib pajak.
  3. Bagi setiap orang mendapatkan sesuai dengan keperluannya; dan, pada saat yang sama, berlaku prinsip bagi setiap orang sesuai dengan amalnya.
  4. Tanggung jawab sosial secara umum bagi setiap orang yang tidak mampu dan yang membutuhkan.
  5. Prinsip : من أين لك هذا “ dari mana kamu dapatkan ini?”. Dengan kata lain, prinsip kontrol sosial agar pejabat pemerintah berpikir dua kali sebelum menyewengkan harta umum.
  6. Prinsip zakat yang harus berlaku secara umum dan merata.
  7. Prinsip keharaman riba dan meumbuhkan semangat ta’awun di dalam hati manusia.

 

Prospek Pemberdayaan Ekonomi Umat

Manusia memiliki kebutuhan yang hampri tanpa batas. Selama hidupnya di dunia ini, manusia selalu mencari kebahagiaan dan mencari kepuasan bagi berbagai keperluan hidupnya. Dalam mencari kebahagiaan hidup ini, sesuai dengan pandangan hidupnya, ada manusia yang mengharapkan kebahagian hidup di dunia saja, dan ada yang mengharapkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di dunia ini, Allah swt telah menyediakan bumi, langit dan segala yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, segala yang dimiliki manuisa di dunia ini pada hakikatnya adalah milikh Allah. Hal ini menyadarkan manusia bahwa harta kekayaan yang ada pada tanganya sebagai hasil dari kasb al halal adalah sezeki dari Allah yang wajib disyukuri.

Dalam kerangka pemenuhan kebutuhan material individu dan masyarakat, ajaran islam mendorong manusia muslim untuk bekerja keras. Terdapat berbagai syarat dalam al Qur’an dan Hadits Nabi yang menunjukkan jalan-jalan untuk bekerja, misalnya: Pertanian peternakan, Industri, baik industri pakaian, industri besi, atau industri bangunan, Perdagangan, Industri kelautan, jasa.

Selanjutnya diperlukan peningkatan kemajuan dalam berusaha dengan pelatihan atau pendidikan sehingga menghasilkan kalangan profesional dengan filter moral akhlak al karimah.

Dalam tahap selanjutnya, perlu pen-tadbir-an, yaitu pengelolaan (termasuk pengorganisasian serta pembentukan lembaga-lembaga ekonomi umat, seperti koperasi pesantren, bank syari’ah, asuransi takaful, refungsionalisasi DKM dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan.

 

Kesimpulan

Secara etimologi siyasah maliah ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi siyasah maliah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan  kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.

Dasar-Dasar Fiqih Siyasah Maliyah, di antaranya sebagai berikut:

  1. Beberapa prinsip tentang harta
  2. Landasan keadilan sosial di dalam islam
  3. Hak milik

Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta yang di hasilkan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum syara’. Hanya Islam memberikan batasan-batasan tentang hak milik perseorangan ini agar manusia mendapat kemaslahatan dalam pengembangan harta dalam menafkahkan dan dalam perputaranya.

Ada barang-barang yang untuk kepentingan masyarakat seluruhnya, seperti jalan-jalan, irigasi, tempat-tempat peribadatan

Sumber keuangan negara, meliputi mawa>rid al-dawlah  yang telah ditetapkan syara’, yaitu zakat, ghanimah, al-fai’, jizyah, ‘usyr al-tijarah dan pajak serta sumber-sumber lainnya.

Semoga Bermanfaat

 

 

Tinggalkan komentar